Tegas! Ketua BK DPRD Provinsi Jambi Pinta Gubernur Batalkan Proyek Stadion, Jika Syarat Bermasalah

By Chelba Polanda 28 Mar 2022, 14:50:48 WIB Daerah
Tegas! Ketua BK DPRD Provinsi Jambi Pinta Gubernur Batalkan Proyek Stadion, Jika Syarat Bermasalah

Abun Yani, Ketua BK DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra Jambi, menolak keras usulan Gubernur Jambi Al Haris, yang hendak memindahkan lokasi pembangunan stadion senilai Rp 250 Miliar.

Pemindahan lokasi proyek yang semula berada di depan Sekolah Polisi Negara (SPN) itu, diusulkan dipindah ke Pijoan, persisnya di depan SMA Titian Teras, perbatasan Muaro Jambi-Batang Hari.

Proyek stadion ini berbeda dengan sport center, seperti yang digaungkan selama ini. Desain stadion lebih sederhana ketimbang sport center, dan usulan pemindahan lokasi diajukan Gubernur melalui Dinas PU pada 27 Februari 2022.

Permohonan itu kemudian didiskusikan pada rapat hearing antara komisi III dan Kadis PU, awal Maret 2022, kemarin.

“Proyek itu memang dituangkan dalam RPJMD, serta masuk ke dalam KUA PPAS dan APBD 2022 yang dibahas dan disetujui pada akhir bulan Oktober 2021 yang lalu, bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Tim Banggar DPRD dan TAPD. Anggaran dan lokasinya sudah disepakati dan Perda-nya sudah diketuk palu, kenapa tiba-tiba mau dirubah?” tegasnya.

Pemindahan lokasi proyek stadion dianggap DPRD menyalahi aturan. Selain itu, lokasi tanah tempat pemindahan proyek di Pijoan, rupanya tumpang tindih dengan Universitas Batang Hari.

Tanah seluas 11 hektar itu, rupanya sudah dikuasai Unbari sejak lama, sebelum Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi mekar. Unbari memperoleh tanah itu dari hibah Bupati Batang Hari yang saat itu Bapak Hasip Kalamudin Syam.

Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Bang Abun itu menegaskan bukan mempermasalahkan soal pembangunan stadion, karena itu sudah clear dibahas di awal, akan tetapi jika pembangunan tetap dilanjutkan dengan lokasi syarat bermasalah, selaku Ketua BK DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra secara tegas meminta Gubernur Al Haris membatalkan pembangunan stadion tersebut, meskipun ini janji politiknya.

Di Kesempatan ini juga Saya Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra yang juga Ketua BK meminta Pemerintah Provinsi jambi untuk memerhatikan ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang semakin hari semakin bermasalah.

Ditambah lagi angkutan batubara yang sampai saat ini belum selesai. "Kami meminta kepada Saudara Gubernur, untuk dapat menyelesaikan konflik terbesar di Indonesia dan Provinsi Jambi termasuk Provinsi Nomor 2 terbanyak untuk kasus konflik lahan di Indonesia. Dengan demikian semua pihak harus bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan tersebut, karena telah diamankan dalam Perpres No 86 tahun 2018 implementasi UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang agraria. Jika hal ini dapat diselesaikan, maka akan sangat berpengaruh terhadap perekomian masyarakat Provinsi Jambi.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Berita Utama

Berita Populer

Berita Pilihan

View all comments

Write a comment