Kabarbawah.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Menko Polhukam Mahfud Md perlu bertanggung jawab kaitan rentetan kerumunan sepulang Habib Rizieq Shihab ke Indonesia. Seperti apa keterangan lengkapnya?

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini, pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statment dari Pak Mahfud di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12/2020).

Berikut pernyataan lengkap Kang Emil:

Baca Lainnya :

• Pembangunan Toilet Untuk Sekolah di Bekasi Seharga Rp 196 juta, KPK Minta Warga Lapor0
• Idris Laena Ungkap Kunci Mempertahankan Kesatuan RI, Apa Itu?0
• Sakit Ginjal-Jantung Komorbid Paling Berisiko Kematian untuk Pasien COVID0
• Tikam Muazin di Masjid London, Tunawisma Dibui 7 Tahun0
• KPK Ungkap 86 Persen Koruptor di Indonesia Berpendidikan Tinggi0

Izin melaporkan sesuai dengan undangan dan sesuai dengan kewajiban sebagai warga negara yang baik, saya hadir di Polda Jawa Barat untuk melengkapi keterangan-keterangan yang dibutuhkan sesuai perkara yang sedang berlangsung, dan tidak terlalu lama karena hanya penyempurnaan. Karena semua pertanyaan mayoritas sudah ditanyakan dan diberi keterangan di saat di Jakarta.

Namun izinkan, saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statemen dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan, di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jawa Barat dan lain sebagainya.

Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan semua sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi beliau juga harus bertanggung jawab tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi, ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi.

Berikutnya, kalau gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu dan gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi.

Jadi ini kan pertanyaan. Kita kan negara hukum yang mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum sama, nah itulah sedikit pertanyaan dan pernyataan dari saya terkait kronologis dan akibatnya kita mengalami sendiri ada jabatan yang hilang, ada peristiwa yang berlanjut, bagi saya jabatan juga bukan hal segalanya secara syariat bisa Allah cabut kapan saja, enggak masalah.