Omnibus Law Indonesia Adalah Patung Hak Asasi Manusia

By Maftuhah 07 Jan 2021, 13:56:40 WIB Hukum
Omnibus Law Indonesia Adalah Patung Hak Asasi Manusia

Keterangan Gambar : Ilustrasi Omnibus Law (Dok. Istimewa)


Kabarbawah.com - Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Indonesia berada di ambang krisis hak asasi manusia. Sementara negara itu berjuang untuk menahan penyebaran COVID-19 yang telah membuat sakit dan menewaskan ratusan atau ribuan penduduknya, memaksa banyak warganya untuk tinggal di rumah.

Omnibus Law tentang penciptaan lapangan kerja, menurut klaim pemerintah dan parlemen Indonesia, adalah instrumen yang diperlukan untuk menyelamatkan negara agar tidak tenggelam lebih dalam ke dalam resesi akibat pandemi. Tetapi serikat pekerja dan kelompok hak asasi manusia percaya itu sebenarnya tidak lebih dari upaya oligarki bangsa untuk menghentikan reformasi politik di negara berpenduduk 270 juta orang.

Banyak dari mereka sekarang hidup di atau di ambang kemiskinan karena COVID. -19. Kesimpulan suram seperti itu bukannya tidak beralasan karena setidaknya tiga alasan. Pertama, undang-undang hanya akan merugikan penduduk negara, khususnya mereka yang terpinggirkan.

Baca Lainnya :

Kedua, cara undang-undang dirancang, dibahas, dan disahkan jelas melanggar hukum internasional. Ketiga, UU tersebut secara terang-terangan dirancang untuk berpihak pada elit ekonomi-politik dan korporasi asing daripada rakyat Indonesia. Ini adalah, dalam analogi yang paling sederhana dan mengerikan, izin untuk kekuasaan yang akan mengeksploitasi jutaan tenaga kerja negara dan menjarah sumber daya alamnya.

Kepercayaan publik

Undang-undang tersebut dibahas tanpa konsultasi publik yang memadai, meninggalkan serikat pekerja, kelompok masyarakat sipil dan akademisi dalam kegelapan atas isinya dan memaksa mereka untuk menebak-nebak bahkan ketentuan yang paling kontroversial. Dalam contoh mencolok dari pengkhianatan kepercayaan publik oleh pejabat terpilih.

Apakah Omnibus Law Indonesia Adalah Patung Hak Asasi Manusia?

 

Parlemen Indonesia menyelesaikan RUU tersebut pada akhir pekan dan mengesahkannya menjadi undang-undang pada hari Senin, tak lama sebelum serikat pekerja dapat mengatur demonstrasi. Pemerintah mengaku telah melibatkan 14 serikat pekerja sebagai bagian dari Tim Konsultasi dan Koordinasi Publik Omnibus Bill.

Namun, serikat pekerja membantah klaim tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka tidak terlibat pada awal RUU tersebut. Menurut catatan kami, pemerintah belum memberikan kesempatan partisipasi publik bahkan hingga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga menyerahkan RUU tersebut kepada Ketua DPR.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun lalu. Memberikan hak kepada masyarakat untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, secara langsung atau melalui pilihan bebas. Pihak berwenang setempat sepenuhnya menyadari bagaimana reaksi orang-orang terhadap undang-undang tersebut.

Menginstruksikan anak buahnya untuk melakukan pengawasan online terhadap aktivis, melawan narasi online yang melanggar hukum dan melarang semua jenis. reli. Ada risiko bahwa bahkan sebelum undang-undang berlaku, hal itu mungkin telah memicu gelombang pelanggaran hak asasi manusia.

Berbagai efek hukum yang mundur

Fakta bahwa parlemen dan pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan pembahasan undang-undang selama pandemi memaksa rakyat untuk memilih antara membela hak-hak mereka atau tertular penyakit mematikan sudah cukup keterlaluan.

Namun, kami yakin bahwa ketentuan-ketentuannya memiliki konsekuensi hak asasi manusia yang lebih luas lagi. Berdasarkan tinjauan kami terhadap rancangan undang-undang terbaru yang beredar di kalangan kelompok masyarakat sipil, undang-undang tersebut melanggar prinsip non-mundur.

Singkatnya, undang-undang memberikan perlindungan yang lebih rendah terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang jauh dari sempurna. Itu saja mengenai Omnibus Law Indonesia adalah patung hak asasi manusia.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Berita Utama

Berita Populer

Berita Pilihan

View all comments

Write a comment