Kabarbawah.com - Sistim penggajian pegawai negeri sipil (PNS) akan dibuat lebih sederhana. Tidak lagi didasarkan pada pangkat dan golongan.

Dikutip dari inews.id, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan, formula gaji pokok akan didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan.

Sedangkan formula tunjangan PNS akan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sementara rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Baca Lainnya :

• 2 Orang Utan yang Diselundupkan ke Thailand Dikembalikan ke Jambi0
• Istri Gubernur Riau Negatif COVID-19, Pilih Tetap di RS untuk Temani Suami0
• Heboh soal Jembatan Bambu Rp 200 Juta di Ponorogo0
• Mahfud Md Dapat Info Ada Anak-anak Muda Dilatih Khusus Teror VVIP0
• Cabuli Anak Kandung Berkali-kali, Pria di Aceh Ditangkap Polisi0

Waktu pemberlakuan sistem baru ini, sebut Haryomo Dwi Putranto, sangat tergantung pada beberapa hal yang harus dipenuhi.

''Kapan sistem gaji ini nanti akan diterapkan? Tentunya semuanya bisa dilakukan kalau pre-required-nya sudah dipenuhi,'' katanya, Jumat (18/12/2020).

Haryomo menjelaskan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerapkan sistem gaji PNS yang baru. Pertama, semua instansi sudah harus menganalisis jabatan sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat ini.

Kedua, semua instansi harus sudah selesai mengevaluasi jabatan. Dengan begitu, semua jabatan yang ada di instansi itu harus sudah punya kelas jabatan.

Ketiga, yang paling penting harus disesuaikan dengan anggaran negara. Artinya, kembali kepada kemampuan keuangan negara.

''Sehingga sekali lagi kalau ada pertanyaan apakah tahun depan akan berlaku? Tentunya ini masih dalam pembahasan sambil menunggu semua persyaratan itu sudah terpenuhi. Padahal sekarang pemerintah baru konsen untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini,'' sambungnya.