Warga Karo, Sumatera Utara (Sumut), berinisial JM (24) dihukum 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). JM dinyatakan menyebarkan ujaran kebencian karena menghina Nabi Muhammad SAW.

Hal itu terungkap dalam putusan PN Jakut yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (5/11/2020). Kasus bermula saat seseorang mengunggah video 'Muhammad Sang Pembawa Damai' di sebuah akun Facebook.

JM kemudian membuat komentar pada 6 Mei 2020 yang pada intinya menghina Nabi Muhammad. JM juga menuliskan kata tidak pantas tentang Al-Qur'an.

Baca Lainnya :

• 42 Tusukan, Pria Sumut Tewas , Pisau-Obeng Ditemukan di TKP0
• Oktober, NTP Riau Tertinggi di Sumatera0
• Tinjau Langsung Lokasi Abrasi, Bupati Inhil Mendatangi Desa Kuala Selat0
• Warga Cadika Keluhkan Kondisi Jalan Becek dan Licin0
• Kasus Corona Lapas Pekanbaru, Anggota DPR Usul Napi Hampir Bebas Dirumahkan0

JM, yang saat itu indekos di Warakas, Tanjung Priok, Jakut, langsung dilaporkan ke polisi. Aparat segera bergerak dan menangkap JM pada 9 Mei 2020. Mau tidak mau, JM harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Di persidangan, JM menyatakan tidak mengetahui apa akibat dari tulisan tersebut. Namun setelah JM bangun tidur sore hari, JM membuka Facebook baru mengetahui kalau komentar yang ia tulis berdampak viral dan meresahkan serta menimbulkan kebencian di masyarakat.

JM mengaku menulis komentar tersebut atas inisiatif sendiri. Setelah berunding, majelis memutuskan JM bersalah.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45a ayat (2) UU ITE. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun," demikian bunyi putusan yang diketok ketua majelis Djuyamto.

Duduk sebagai anggotanya Taufan Mandala dan Agus Darwanta. Hukuman itu setahun di bawah tuntutan jaksa.

Majelis menilai komentar JM terbukti menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Di dalam persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf, yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya," ujar majelis dengan suara bulat.

Sumber : Detik.com