Gurita Bisnis Militer Myanmar : Antara Batu Giok dan Ruby

By Chelba Polanda 13 Feb 2021, 08:59:36 WIB Internasional
Gurita Bisnis Militer Myanmar : Antara Batu Giok dan Ruby

Keterangan Gambar : Foto : Ilustrasi Pertambangan (Dok. Getty Images/AFP/Y. A. Thu)


Kabarbawah.com - Pertambangan, perbankan, energi, pertanian ataupun apalagi Pariwisata: Militer Myanmar ataupun Tatmadaw tidak tahu lelah menumpuk harta melalui jaringan bisnisnya. Tetapi saat ini, kekayaan itu jadi target embargo ekonomi AS, menyusul kudeta terhadap pemerintahan sipil Myanmar, 1 Februari kemudian.

Kamis( 11/ 2), Presiden Joe Biden membekukan aset Tatmadaw senilai US$ 1 miliyar di Amerika Serikat. Sedangkan Departemen Keuangan memblokir tiap aset AS atau transaksi dengan 10 petinggi militer yang dinilai mendalangi kudeta.

Tetapi begitu, junta militer Myanmar diyakini masih dapat mengakses cadangan kekayaannya melalui jaringan konglomerat di dalam serta luar negeri, lapor kelompok anti- korupsi, Justice for Myanmar( JFM).

Baca Lainnya :

Lewat 2 tim usaha, Myanmar Economic Holdings Limited( MEHL) serta Myanmar Economic Corporation( MEC), para jendral mengendalikan ataupun mengawasi paling tidak 133 perusahaan, menurut catatan JFM.

Kedua tim membawahi macam unit usaha, mulai dari produsen bir, perkebunan tembakau, transportasi serta logistik, pabrik tekstil, hotel ataupun bank. Militer pula diyakini turut berkecimpung dalam bisnis hitam perdagangan batu mulia.

2 komoditas yang sangat disorot merupakan batu giok serta ruby. Myanmar ialah produsen giok terbanyak di dunia. Perdagangan kedua batu berharga itu estimasi bernilai miliaran US Dollar tiap tahunnya. Tetapi cuma sebagian kecil transaksi yang tercatat formal. Sisanya diyakini diselundupkan ke Cina.

Korupsi melalui korporasi

Bagi LSM Global Witness, semenjak 2001 industri giok Myanmar terletak" di dasar kontrol jejaring elite militer, bandar narkoba serta kroni- kroninya." Dikala ini industri yang mengantongi izin penambangan giok sangat besar merupakan Myanmar Imperial Jade Co. Ltd. yang menginduk kepada MEHL.

Kamis( 11/ 2) industri itu masuk dalam catatan sanksi ekonomi AS.

MEHL menjalakan kedekatan bisnis dengan industri Cina, Jepang, Korea Selatan serta Singapore. Menurut catatan pemerintah, dewan direksi serta pemegang saham MEHL mayoritas merupakan pensiunan jendral ataupun perwira aktif.

Antara 1990 dan 2011, MEHL tercatat mengucurkan dividen senilai US$ 18 miliyar kepada pemegang saham, bagi laporan Amnesty International, September 2020 kemudian. Pada 2011 saja, kepala junta, Jendral Min Aung Hlaing, tercatat menerima paling tidak keuntungan senilai US$ 250. 000 ataupun dekat Rp 3, 5 miliyar.

Sepanjang nyaris setengah abad berkuasa," petinggi- petinggi militer memiliki waktu banyak buat memperkaya diri," kata Francoise Nicolas, Direktur Asia Institute of International Relations, suatu lembaga pemikir Prancis.

Ada pula proses demokratisasi serta pemulihan kekuasaan sipil pada 2011 silam tidak banyak mengusik imperium bisnis Tatmadaw, lapor Amnesty.

Tetapi kemenangan Aung San Suu Kyi yang mendulang lebih dari 80% suara pada pemilihan universal November silam menggoyang kekuasaan militer, tutur Francoise." Kemenangan ini mengecam sebagian kekayaan mereka, serta bisa jadi melandasi keputusan buat melancarkan kudeta."

Pasca kudeta, militer dilaporkan menguatkan kontrolnya terhadap perusahaan- perusahaan negara, termasuk zona minyak serta gas yang dianggap lahan basah.

Stop investasi asing

Perihal ini menempatkan perusahaan- perusahaan asing dalam posisi pelik. Tetapi sepanjang ini cuma industri bir Jepang, Kirin, serta industri energi Singapore Puma, yang telah melaporkan hengkang dari Myanmar pasca kudeta.

Sedangkan raksasa minyak Prancis, Total, yang mempunyai 31, 24% ladang gas Yadana di Myanmar, mengaku masih mempelajari dampak kudeta. Pada 2019 silam, Total membayar US$ 257 juta kepada pemerintah Myanmar.

" Kami mengimbau industri minyak serta gas supaya mengakhiri hubungannya dengan industri migas Myanmar serta keluar dari negara kami," kata Yadanar Maung, juru bicara Justice for Myanmar.

Perihal senada diungkapkan Debbie Stothard dari organisasi HAM, Federation for Human Rights. Paling utama Singapore selaku investor terbanyak Myanmar" mempunyai nilai tawar yang besar" buat menggandakan tekanan internasional terhadap junta militer.

" Beberapa petinggi Tatmadaw banyak berinvestasi di Singapore semenjak pertengahan 2000an. Tren ini menguat semenjak beberapa tahun terakhir," kata ia.

Bila militer memanglah berniat melindungi kekayaannya melalui kudeta, hingga penghentian ikatan bisnis dengan Myanmar terasa lebih menekan, papar Yadanar Maungh." Tanpa langkah yang tegas, militer akan terus melaksanakan tindak kekerasan terhadap rakyat serta demokrasi tidak akan memiliki harapan lagi." 




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Berita Utama

Berita Populer

Berita Pilihan

View all comments

Write a comment