
Kabarbawah.com - Sejumlah
gubernur menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 meski
bertentangan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Sikap para
gubernur ini dinilai bertujuan untuk kejayaan di kompetisi Pilpres 2024 kelak.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo membantah anggapan itu.
"Saya menaikkan dengan pertimbangan PP (Peraturan Pemerintah) dan
setelah mendengar dari para pihak buruh, Apindo, dan dewan pengupahan,"
kata Ganjar ketika dikonfirmasi detikcom perihal isu ini, Selasa (3/11/2020).
Ganjar menyatakan, keputusan untuk menaikkan UMP ini diambil demi iklim
industri yang kondusif. Soal tujuan keterpilihan politik di 2024, itu tidak
masuk pertimbangan.
"Tidak ada juga urusan dengan politik kontestasi yang lain. Saya
harus menjaga hubungan industrial yang harmonis, agar dunia usaha tetap
maju," ujar Ganjar.
Politikus PDIP ini mengaku mendapat respons positif dari pengusaha usai
menaikkan UMP untuk 2021. Soal pendapat dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, Ganjar mengaku telah mendapat
penjelasan bahwa pernyataan Haryadi soal Pilpres 2024 hanyalah mendeskripsikan
bahwa saat 2021 sudah bukan era Pilkada lagi.
Sebelumnya, Haryadi Sukamdani menyoroti gubernur-gubernur yang
menaikkan UMP 2021 meski Menaker sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) bahwa UMP
2021 tidak naik.
"Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat
saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi
di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang jelas ini
kurang memperhatikan," tutur Hariyadi di Gedung Permata, Kuningan, Jakarta
Selatan, Senin (2/11) kemarin.
Gubernur yang tetap ingin menaikkan UMP 2021 di daerahnya adalah
Ganjar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DIY Sri Sultan
HB X, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.