Bupati Muara Enim Tersangka di KPK, Gubernur Tunjuk Sekda Sumsel jadi Plh

By Chelba Polanda 16 Feb 2021, 10:18:06 WIB Politik
Bupati Muara Enim Tersangka di KPK, Gubernur Tunjuk Sekda Sumsel jadi Plh

Keterangan Gambar : Foto: Konferensi Pers KPK menetapkan Bupati Muara Enim Juarsah sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019. (Farih Maulana Sidik)


Kabarbawah.com - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Nasrun Umar sebagai Plh Bupati Muara Enim. Penunjukan setelah Bupati aktif Muaraenim, Juarsah ditetapkan tersangka dan ditahan KPK.

"Saya sangat simpati dan prihatin atas kejadian ini dan tetap memegang azas praduga tak bersalah. Sebagai perpanjangan tangan Gubernur, karena bupatinya masih ada, cuma tidak bisa melaksanakan tugas, mengingat wabup dan sekdanya tidak ada," kata Herman Deru kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

Pria yang akrab disapa HD itu menyebut, kejadian ini merupakan yang pertama di Indonesia. Oleh karena itu, dia berinisiatif mengambil alih tongkat pemerintah Kabupaten Muaraenim dengan menunjuk Sekda Sumsel, Nasrun Umar sebagai pelaksana harian (PLH) Bupati Muaraenim.

Baca Lainnya :

"Ini pertama di Indonesia. Selain bupati, 3 pejabat utama di Muara Enim juga termasuk di dalamnya. Jadi hasil rapat kecil semalam kami menetapkan Sekda Sumsel menjadi PLH sementara agar pemerintahan, pelayanan dan pembangunan bisa berjalan, sembari menantikan status dari Kemendagri, apabila nantinya status Bupati Muara Enim Juarsah sudah dinonaktifkan kita akan segera mengusulkan pelaksana tugas (PLT)," terangnya.

Diakui HD, tentunya secara hukum pihaknya masih menantikan surat resmi dari KPK terkait penetapan tersangka Juarsyah.

"Untuk mengisi kekosongan pemerintahan sementara kita tunjuk Plh terlebih dahulu. Kita menunggu surat dari KPK yang di tunjukan ke Mendagri yang ditujukan ke Gubernur," katanya.

Sebelumnya KPK menetapkan Bupati Muara Enim Juarsah sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019. Terhadap Juarsah, KPK langsung menahannya.

"Bersamaan dengan dilakukannya Penyidikan sejak tanggal 20 Januari 2021, KPK selanjutnya menetapkan 1 orang tersangka yakni JRH (Juarsah) Bupati Kabupaten Muara Enim (yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020)," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021).

Karyoto mengatakan perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 3 September 2018 dan telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya adalah Bupati Muara Enim periode 2018-2019 Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar, Robi Okta Fahlefi selaku swasta, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB, dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi.

"Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap," ucap Karyoto.

Untuk kepentingan penyidikan, Juarsah dilakukan penahanan pertama selama 20 hari. Penahanan itu terhitung sejak 15 Februari 2021 hingga 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1.

"Sebagai upaya untuk melakukan mitigasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1," katanya.

Sumber : Detik.com




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

+ Indexs Berita

Berita Terbaru

Berita Utama

Berita Populer

Berita Pilihan

View all comments

Write a comment